Standarisasi Ban (SNI)

Masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia sudah tidak bisa dibendung lagi. Berbagai macam barang mulai dari peralatan barang rumah tangga sampai peralatan otomotif, setiap hari dalam jumlah besar masuk ke Indonesia. Hal ini sebagai tanda telah dimulainya perdagangan bebas antar negara. Selain itu dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia merupakan pangsa pasar yang menjanjikan bagi negara-negara industri seperti Jepang, China, Taiwan, Amerika dan negara-negara Eropa lainnya. Barang-barang yang masuk ke Indonesia perlu mendapatkan pengawasan terutama komoditi yang mempengaruhi Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (K3) penduduk Indonesia. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memberlakukan wajib uji bagi komoditi yang berkaitan dengan K3 sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait baik produk lokal maupun impor. Salah satu komoditi yang telah diberlakukan SNI secara wajib adalah ban. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia: Nomor: 02/M-IND/PER/3/2005 Nomor: 02/M-DAG/PER/3/2005 Laboratorium Uji Ban Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) merupakan laboratorium pemerintah yang direkomendasikan untuk melakukan pengujian ban baik produk lokal maupun impor. Pada tanggal 27 Mei 2005 Laboratorium Uji Ban Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) telah ter-Akreditasi oleh KAN dengan Sertifikat Nomor: LP-022-IDN dengan ruang lingkup meliputi ban sepeda motor, ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, dan ban dalam kendaraan bermotor. Pada tahun 2006 ini BBKKP sedang membangun Laboratorium Central Pengujian Ban. Pembangunan ini merupakan perluasan dari laboratorium uji ban yang telah ada. Rencananya laboratorium uji ban yang sudah ada akan dipindahkan menjadi satu lokasi dengan laboratorium uji ban yang baru. Laboratorium Central Pengujian Ban akan didukung oleh peralatan sebagai berikut: 1. Resiliometer (drum test) untuk uji ban sepeda motor dan ban mobil penumpang. 2. Resiliometer (drum test) untuk pengujian ban truk ringan dan ban truk/bus yang computerized. 3. Plunger tester yang computerized. 4. Alat uji bead unseating. 5. Tyre changer untuk ban mobil penumpang. 6. Tyre changer untuk ban truk dan bus. 7. Wheel balancing computer untuk ban mobil penumpang. 8. Wheel balancing computer untuk ban truk/bus. 9. Dan assesories pendukung lainnya. Melihat besarnya komoditi ban yang masuk dari luar negeri setiap harinya, maka perlu dilakukan pengawasan mutu dengan cara melakukan sampling di pelabuhan sesuai dengan permintaan importir dan selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium Uji Ban Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP). Untuk ban yang dinyatakan lulus uji sesuai SNI terkait, maka diperbolehkan beredar di Indonesia. Sampling juga dilakukan di line produksi untuk perusahaan yang ingin mendapatkan SPPT (Surat Permohonan Penggunaan Tanda) SNI dalam hal ini bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Sejak ter-Akreditasi sampai sekarang Laboratorium Uji Ban Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) telah menerima sample berupa ban dalam kendaraan bermotor ? 7 sample/bulan dan ban luar kendaraan bermotor (ban sepeda motor, ban mobil penumpang dan ban truk/bus) ? 3 sample/bulan. Sebagian besar produk yang diuji adalah produk impor. Dikarenakan prosedur pengujian untuk ban luar kendaraan bermotor yaitu untuk uji endurance (uji ketahanan terhadap berbagai beban)

Abstraksi : Standar ini menetapkan persyaratan penandaan yang harus dipenuhi dan pengujian dimensi, tinggi TWI, breaking energy, dan endurance pada ban truk bus baru. Panitia Teknis : 83-01 Industri Karet dan Plastik ICS : 1.83.160.10Ban kendaraan jalanan
SNI diberlakukan wajib oleh : DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN (12/M-IND/PER/3/2006) downloadSK Penetapan : 31/KEP/BSN/09/2002 Tanggal Penetapan : 05-09-2002 [dd-mm-yyyy] SK Revisi : 03/KEP/BSN/1/2010 Tanggal Penetapan : 19-01-2010 [dd-mm-yyyy] SNI Ini Merevisi : 1.SNI 06-0100-1996 Ban truk ringan

Menjadi Acuan Normatif untuk SNI : 1. SNI 1896:2008 Velg kendaraan bermotor kategori M, N dan O

Acuan Normatif non SNI :

  1 . ISO 10454 : Truck bus tyres – Verifying tyres – Verifying tyrecapabilities –          Laboratory        test metho

  2 . Japan Automobile Tire Manufacture’s Association (JATMA)

Bibliografi :

                           1. JIS ( Japanese Industrial Standard ) D 4230 (Japanese Industrial Std) : Automobil tyres

        1. STRO ( The Scandinavian Tire & Rim Organization )

        2. TRA(The Tire and Rim Association)

        3. .ECE ( Economic Commission of Europe ) Regulasi 54 : Uniform provision concerning the approval of pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers

        4. ETRTO ( The European Tyre and Rim Technical Organization )

        5. FMVSS ( Federal Motor Vehicle Safety Standard ) No. : 119 (Federal motor vehicle safety Std) : Code of federal regulations No. 49 (Transportation)

        6. JATMA ( The Japan Automobile Tire Manufacturer�s Association )

        7. JATMA SAFETY STANDARD

                                                                                                 

                                                                                                     KEPUTUSAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

BAN SECARA WAJIB

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, guna mendorong peningkatan daya saing, persaingan usaha industri ban yang sehat tanpa diskriminasi, perlindungan konsumen dalam segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan, serta dalam upaya pencapaian saling pengakuan kegiatan standardisasi dengan negara lain, dipandang perlu untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap ban;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;

10.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang

Standardisasi Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 jenis ban yang selanjutnya disebut ban, meliputi :

1. HS 4011.10.00.00

Ban Mobil Penumpang

2. HS 4011.10.00.00

Ban Truk Ringan

3. HS 4011.20.10.00

Ban Truk dan Bus

4. HS 4011.40.00.00

Ban Sepeda Motor

5. HS 4013.10.11.00

Ban Dalam Kendaraan
Bermotor

Pasal 2

Perusahaan industri yang memproduksi ban wajib :

a.Menerapkan SNI ban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;

b.Mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT- SNI) ban;

c.Mencantumkan tanda SNI ban pada setiap ban dengan cara :

1. Embos (moulding) untuk ban dengan tipe konstruksi bias;

2.Embos atau menempelkan stiker untuk ban dengan tipe konstruksi radial; ..

3. Embos atau cetak permanen untuk ban dalam; atau

4.Menempelkan stiker untuk ban dalam yang terikut pada ban konstruksi radial truk dan bus selama jangka waktu 2 tahun.

Pasal 3

Setiap ban yang diperdagangkan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor termasuk ban yang terpasang pada mobil impor harus memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

(1) Penerbitan SPPT-SNI ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan melalui:

a.Pengujian kesesuaian tipe ban yang paling kritis bagi keselamatan serta terhadap tipe ban yang paling banyak diproduksi;

b.Audit penerapan sistem manajemen mutu SN1 19-9001-2001/1SO 9001-2000; dan

c.Pengujian ulang dan audit sistem manajemen mutu secara berkala terhadap produk ban sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2)Hasil sertifikasi produk ban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk semua tipe ban dan dilaporkan oleh produsen kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

(3)Pengujian dan audit sistem manajemen mutu sebagaimanq dimaksud dalam ayat (1) dapat disub-kontrakkan pada laboratorium uji dan lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu di dalam negeri yang terakreditasi KAN atau di negara lain yang memiliki Mutual Recognition Arrangement dengan KAN.

Pasal 5

(1) Bagi ban impor yang akan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memiliki SPPT-SNI atau stiker yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Uji atau Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) dari Lembaga Inspeksi.

(2)Ban impor yang telah memiliki SPPT-SNI atau stiker wajib didaftarkan oleh importir kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan Surat Pendaftaran Barang (SPB).

(3)Ban impor yang tidak dilengkapi dengan SPB dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pemberlakuan SNI ban sebagaimana dimaksud. pada Pasal 1, Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan melakukan :

a.Penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan penerapan dan pengawasan SNI ban;

b.Penentuan tipe ban, penerbitan dan tata cara penggunaan stiker SNI ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

(2)Pusat Standardisasi dan Akreditasi bersama Badan Standardisasi Nasional melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penilaian kesesuaian.

(3)Pusat Standardisasi dan Akreditasi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kesiapan Laboratorium Uji dan pelaksanaan pengujian ban.

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap ban yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui inspeksi pasar yang meliputi :

a. Pemeriksaan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; dan

b.Pemeriksaan kelengkapan dokumen SNI.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh instansi atau lembaga teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang yang beredar di Pasar.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana berupa :

a.Pencabutan dokumen SNI;

b. Pencabutan izin usaha;

c. Pencabutan Angka Pengenal Impor;

d. Penarikan barang dari peredaran untuk diekspor kembali atau dimusnahkan; dan atau

 Pengenaan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c, dan d dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 9

Dengan penetapan Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 (sepuluh) Macam Produk Industri sepanjang yang menyangkut penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ban secara wajib dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN R.I

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden RI;

2. Menko Bidang Perekonomian R.I;

3 Para Menteri Kabinet Gotong Royong;

4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;

5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

6 Kepala Badan Standardisasi Nasional;

7. Kepala Pusat Standardisasi dan Akreditasi, Depperindag;

8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Depperindag;

9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Depperindag;

10. Para Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi/Kabupaten/Kota;

11. Para Kepala Balai di lingkungan Depperindag;

12. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

U.b.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Suharto

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: